Peran dan Posisi DRH di Indonesia dan Dunia

Sebagai insan yang bergerak dalam dunia veteriner, ada baiknya kita menyimak sebuah opini yang dikembangkan dari tulisan pada website Dunia Veteriner tentang peranan seorang Dokter Hewan (Drh) baik didalam maupun di luar negeri sejak jaman Belanda hingga masa reformasi bergulir (Bhr). Permasalahan penyakit hewan yang dapat menular kemanusia (zoonosis) seperti flu burung, rabies, anthrax, tuberculosis dan masih banyak lagi yang lainnya sudah seyogianya harus menjadi prioritas bersama untuk segera dicegah dan ditanggulangi. Oleh sebab itu, peran dan posisi seorang Drh di era globalisasi ini tidak hanya dituntut untuk menangani masalah kesehatan hewan semata, tetapi bertanggung jawab juga untuk menjaga kesehatan masyarakat melalui berbagai pembangunan di bidang ketahanan pangan, jaminan keamanan pangan dan sebagai penyangga daya saing bangsa. Bahkan faktor lingkungan juga menjadi tanggung jawab seorang Drh, terutama dalam perlindungan plasma nutfah dan pelestarian lingkungan yang bermuara dalam pencegahan dampak pemanasan global (impact of global warming).

Namun demikian, kompetensi Drh di Indonesia masih belum diakui secara menyeluruh di dunia ini, bahkan kompetensi mereka baru dapat diterima sebagai Dokter Hewan di negara Malaysia dan beberapa negara Asia Tenggara saja. Sedangkan di negara maju lain baru mengkategorikan Drh asal Indonesia sebagai teknisi, tetapi untuk riset/ peneliti, sementara lulusan Fakultas Kedokteran Hewan di Indonesia diakui kelayakannya di seluruh dunia dengan catatan dapat menguasai bahasa asing. Salah satu kelemahan pendidikan kedokteran hewan di Indonesia adalah belum adanya akreditasi dan standardisasi secara regional maupun internasional.

Posisi Dokter Hewan di Negara Maju
Di negara maju, kedudukan profesi veteriner lebih mengakomodasi kepentingan profesi veteriner secara utuh karena semua perangkat peraturan mengenai bidang veteriner diatur dengan jelas. Profesi veteriner benar-benar ditempatkan secara proporsional dan sudah ada sistem yang baku dalam penjenjangan bagi setiap stakeholders medis veteriner. Perbandingan dengan kedudukan profesi veteriner di Indonesia adalah profesi ini diletakkan pada tempat yang tidak proporsional, seringkali kewenangan profesi veteriner diperankan oleh profesi lain atau yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda, disertai dengan ketidaktegasan pengaturan kewenangan profesi ini oleh pemerintah.

Perbandingan Peran dan Posisi Profesi Veteriner di Indonesia
1. Pada Zaman Pendudukan Belanda
Peran seorang Drh pada masa penjajahan Belanda hanya digunakan untuk memenuhi kepentingan pemerintah Belanda. Mereka hanya bertugas memelihara kesehatan ternak kuda untuk pasukan militer dan memelihara kesehatan ternak sapi sebagai sumber tenaga dan air susu yang juga untuk kepentingan Belanda.

2. Pada Zaman Kemerdekaan
Pada awal kemerdekaan bangsa Indonesia, prioritas ditekankan pada peningkatan bahan pangan termasuk komoditi peternakan. Dilakukan pembangunan Taman-Taman Ternak dalam rangka Program Rencana Kemakmuran Indonesia (RKI), sebagai sumber pembibitan ternak di daerah. Sasaran program diarahkan kepada pemenuhan bahan makanan yang cukup jumlah maupun kualitas gizi. Sehingga fungsi seorang Drh pada awal kemerdekaan Indonesia hanya untuk memajukan peternakan di Indonesia untuk memenuhi kecukupan kualitas dan kuantitas gizi pangan asal ternak bagi masyarakat Indonesia saat itu.

3. Pada Zaman Orde Baru
Pada masa Orde Baru, lahir Undang-Undang No.6 tahun 1967 tentang Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan yang lebih menitikberatkan pembangunan di sektor produksi peternakan, sehingga pada pelaksanaan di lapangan sulit membedakan peran dan fungsi antara seorang Drh dengan seorang Sarjana Peternakan.

4. Pada Zaman Reformasi
Pada era reformasi, ternyata tidak ada perubahan kebijakan yang signifikan terhadap profesi seorang Drh karena dianggap bukan merupakan salah satu profesi yang penting dan dibutuhkan. Profesi Drh baru terangkat dan disadari sebagai suatu profesi yang dibutuhkan yaitu setelah terjadinya wabah Flu Burung (zoonosis) baik pada manusia maupun pada hewan. Akan tetapi, di saat masyarakat mulai menyadari tentang pentingnya profesi seorang Drh, sudah terlanjur terjadi tumpang tindih peraturan yang mengatur kewenangan dan fungsi Dokter Hewan di Indonesia. Hal ini menyebabkan ketidakmampuan Dokter Hewan dalam menangani kasus zoonosis dan masalah kesehatan hewan lainnya terkait dengan terbatasnya kewenangan dan pengaturan fungsi Dokter Hewan yang tidak tegas. Kalau kondisinya masih terus seperti ini, lalu akan seperti apa nasib, peran dan fungsi Drh itu??


Sumber: Peran dan Posisi DRH di Indonesia dan Dunia